HUKUM PERIKATAN DAN PERJANJIAN

HUKUM PERIKATAN DAN PERJANJIAN

Perikatan ialah suatu hubungan (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau “kreditur”, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak yang berhutang atau “debitur”. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi”.

MACAM-MACAM PERIKATAN

a. Perikatan Bersyarat

Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada sutu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi. Suatu contoh misalnya suatu perjanjian : saya mengijinkan seorang mendiami rumah saya, dengan ketentuan bhwa perjanjian itu akan berakhir apabila secara mendadak saya diberhentikan dari pekerjaan saya.

b. Perikatan yang Digantungkan pada Suatu Ketetapan Waktu

Perbedaan antara suatu syarat dengan suatu ketetapan waktu adalah yang pertama berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan terlaksana. Sedangkan yang kedua adalah suatu hal yang pasti akan dating, meskipun mungkin belum dapat ditentukan kapan datangnya, misalnya meninggalnya seseorang. Contoh-contoh suatu perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu banyak sekali dalam praktek, seperti perjanjian perburuhan, suatu hutang wesel yang dapat ditagih dalam waktu setelahnya dan sebagainya.

c. Perikatan yang Membolehkan Memilih

Perikatan yang membolehkan dimana terdapat dua atau lebih macam prestasi, sedangkan kepada si berhutang diserahkan yang mana ia akan lakukan. Misalnya, ia boleh memilih apakah ia akan memberikan kuda atau mobilnya atau uang satu juta rupiah.

d. Perikatan Tanggung-menanggung

Suatu perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang erhadapan dengan satu orang yang menghutangan, atau sebaliknya. Beberapa orang yang bersama-sama menghadapi satu orang berpiutang, masing-masing dapat dituntut untuk membayar hutang itu seluruhnya. Tetapi jika salah satu membayar, maka pembayaran ini juga membebaskan semua teman-teman yang berhutang.

e. Perikatan yang dapat Dibagi dan yang Tidak Dapat Dibagi

Suatu perikatan dapat dibagi atau tidak tergantung pada kemungkinan tidaknya membagi prestasi. Pada hakekatnya tergantung pula dari kehendak atau maksud kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Hal ini bias any terjadi karena meninggalny satu pihak yang menyebabkan ia digantikan dalam segala hak-haknya oleh sekalian ahliwarisnya.

f. Perikatan dengan Penetapan Hukuman.

Untuk mencegah jangan sampai si berhutang dengan mudah saja melalaikan kewajibannya, dalam praktek bnyak dipakai perjanjian di mana si berhutang dikenakan suatu hukuman, apabila ia tidak menepati kewajibannya. Hukuman ini biasanya ditetapkan dalam suatu jumlah uang tertentu yang sebenarnya merupakan suatu pembayaran kerugian yang sejak semula sudah ditetapkan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian ini.

Unsur-Unsur Perikatan :
1. Hubungan hukum
2. Harta kekayaan
3. Pihak yang berkewajiban dan pihak yang berhak
4. Prestasi

Sumber : https://dinarsalam.wordpress.com

Undang-Undang No.4 tahun 1992

Undang-Undang No.4 tahun 1992

Penjelasan di dalam UU no.4 th 1992 :

1. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan   keluarga

2. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau

    lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan ;

3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa

    kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau

    lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan ;

4. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah         dan ruang,, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur ;

5. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan

    lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;

6. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan

    pengembangan kehidupan ekonomi, social dan budaya ;

7. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan ;

8. Kawasan siap bangun adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk

pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap

bangun lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi

dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang

lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan memenuhi persyaratan

pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan, khusus untuk daerah khusus Ibu Kota

Jakarta, rencana tata ruang lingkungannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota

Jakarta ;

9. Lingkungan siap bangun adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari kawasan siap

bangun ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang ;

10. Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan sesuai dengan

persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan ;

11. Konsolidasi tanah permukiman adalah upaya penataan kembali penguasaan, penggunaan, dan pemilikan tanah oleh masyarakat pemilik tanah melalui usaha bersama untuk membangun

lingkungan siap bangun dan menyediakan kaveling tanah matang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan Pemerintah daerah Tingkat II, Khusus untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta rencana tata ruangnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Ruang Lingkup UU No. 4 Tahun 1992 :

• Lingkup pengaturan Undang-undang ini meliputi penataan dan pengelolaan perumahan dan permukiman, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
• Lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang menyangkut penataan perumahan meliputi kegiatan pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, peremajaan, perluasan, pemeliharaan, dan pemanfaatannya.

Tujuan UU No. 4 Tahun 1992 : 
a. memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka
peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat ;
b. mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur ;
c. memberikan arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional ;
d. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya.